(TO - Bengkalis) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar berkunjung ke Pantai Raja Kecik Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkais, Riau untuk meninjau penanganan abrasi, Pada Minggu sore (26/9/2021).
Kunjungan Menteri LHK juga terkait persiapan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang dijadwalkan akan meninjau penanganan abrasi di Pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa besok (28/9/2021).
Menurut jadwal yang beredar di media sosial, Presiden Jokowi akan tiba di Desa Muntai Barat sekitar pukul 10.20 WIB dengan mengguna helikopter dari Pekanbaru. Selanjutnya menuju Pantai Raja Kecik untuk melakukan penanaman mangrove.
Siti Nurbaya tiba di Pantai Raja Kecik didampingi langsung Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso serta Sekda Bengkalis Bustami HY. Menteri melihat langsung upaya penanaman Mangrove yang dilakukan kelompok masyarakat di sana.
Serta menikmati pemandangan jembatan Raja Siak Kecil yang dibuat melintasi mangrove hingga ke ujung batu pemecah gelombang. Kunjungan berlangsung sekitar setengah jam, Siti Nurbaya mendengar pemaparan Bupati dan Wakil Bupati terkait kondisi abrasi yang terjadi di Bengkalis.
Desa Muntai satu diantara Desa yang terkena Abrasi, puluhan hektare tanah di Desa tersebut sudah menjadi lautan dan mengeser bibir pantai desa tersebut. Bahkan permukiman warga juga kuburan sudah jatuh ke laut akibat abrasi.
Selain mendengar pemaparan Bupati dan Wakilnya, Siti Nurbaya juga sempat mendengarkan curahan pembina Kelompok masyarakat Muntai Solihin terkait upaya penanganan abrasi yang mereka lakukan.
Usai mendegarkan pemaparan dan melihat kondisi abrasi di sana, Menteri LHK ini meninggalkan Desa Muntai bersama rombongan. Solihin pembina Kelompok masyarakat Muntai mengatakan bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengam Menteri.
Apa yang disampaikan Solihin dilakukan tadi cukup mendapat respon yang baik.
"Kita minta pusat memperhatikan pulau kita ini, karena sebagai pulau terdepan dan terluar dan merupakan wilayah kedaulatan RI. Kita minta betul betul jadi prioritas pembangunan terutama penanganan abrasi oleh pemerintah pusat," Jelas Sohlihin.
(fendi /SR)
