(TO - Gayo Lues) - Terkait dugaan kasus korupsi makan minum Karantina Hafizh tahun anggaran 2019 yang menelan anggaran hampir 9 Milyar Rupiah, menjadi perhatian dari komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Selain dugaan korupsi makan minum karantina hafizh tahun anggaran 2019, tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Gayo Lues juga melidik kasus dugaan korupsi Dana Hibah KONI 2018 dan Hibah PKK yang jumlahnya milyaran rupiah.
Sebelumnya, pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) melalui Plt juru bicara bagian penindakan, Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya ada menjadwalkan kegiatan koordinasi supervisi penindakan wilayah 3 dalam rangka kegiatan koordinasi update SPDP dan perkembangan penanganan perkara tipikor di wilayah hukum Polda Aceh dan Kejati Aceh beserta jajaran.
"Ya benar, ada kita jadwalkan kegiatan di wilayah hukum Polda Aceh, kejati dan jajaran", kata Ali Fikri melalui WhatsApp miliknya, Selasa (07/07/2020).
Sementara itu, Ketua BaraJP Kabupaten Gayo Lues mengatakan, semoga dengan kedatangan KPK ke Provinsi Aceh bukan hanya untuk melakukan supervisi terkait dengan tunggakan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum wilayah Aceh saat ini. Namun, kita juga meminta KPK untuk melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi di Provinsi Aceh.
"Kita berharap, KPK jangan hanya melakukan supervisi terkait dengan tunggakan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum saat ini di wilayah Aceh. Namun, kita juga meminta KPK agar melakukan penindakan dan memberantas semua korupsi di wilayah Provinsi Aceh", ungkap Norman Sembiring, Ketua BaraJP Kabupaten Gayo Lues, Minggu (12/07/2020).
Hal senada juga diungkapkan M Purba, SH selaku pemerhati hukum, ia meminta komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar betul-betul melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana APBN, APBP, DOKA maupun APBK. Dan hal ini harus menjadi perhatian khusus, sebab pilkada serentak tidak lama lagi akan di mulai.
"Oleh karena itu, kita patut waspada supaya dana dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab", tegas M Purba, SH.
(tim)
