(TO - Siak) - Terkait sengketa lahan masyarakat Siak dengan PT. RAPP yang berada di Pulau Padang dan Desa Lukit Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti tampaknya terus berbuntut panjang. Sampai hari ini kasus tersebut tidak juga selesai.
Terkait hal tersebut, pada Jumat (20/12/2019) Kuasa Hukum Masyarakat Ir. Surya Negara Panjaitan.SH.,MH Mendatangi Direktur Sengketa Lahan di Kementrian Kehutanan di Jakarta.
Dalam pertemuan antara kuasa hukum masyarakat dengan salah satu pimpinan disana, Kuasa hukum masyarakat mempertanyakan tindak lanjut terkait penanganan perkara tanah masyarakat Siak yang sudah lebih 7 tahun dikuasai perusahaan PT. RAPP, dan sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diterima masyarakat.
"Namun pihak Kementerian merasa bahwa terkait masalah ini adalah tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Riau, terkesan pernyataan tersebut, saling lempar tanggung jawab", jelas Surya Nagara Panjaitan.
Surya menegaskan, diharapkan kepada kedua Instansi Negara ini tidak saling lempar tanggung jawab dan dapat segera meyelesaikan permasalahan lahan masyarakat yang dikuasai pihak PT. RAPP.
"Saya melihat masyarakat yang lahannya dikuasai pihak perusahaan kini tidak lagi berpenghasilan dan berharap ganti rugi ini dapat dijadikan modal untuk usaha mereka agar dapat kembali ada pekerjaan hingga dapat menghidupi keluarganya", ujar Ir. Surya Nagara.
Surya menambahkan, terkait masalah pembahasan tidak berlakunya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mana telah diubah UUD pada tahun 2002 sedangkan masyarakat memiliki Surat Dasar SKT pada tahun 199, disini jelas pada tahun tersebut masyarakat memiliki surat keterangan tanah yang sah dikeluarkan oleh kepala desa.
"Kami berharap kepada Gubenur Riau Syamsuar agar dapat ikut serta meyelesaikan permasalahan sengketa lahan masyarakat Siak ini, dengan memangil kedua pihak baik perusahaan ataupun Dinas kehutanan untuk menyelesaikan ganti rugi lahan masyarakat Siak", tandas Surya Negara Panjaitan.
(Fendi)
