(TO - Medan) - Fahrurrozi, Lurah Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dikabarkan mengancam warganya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila tidak, katanya rumah warga akan dilelang.
Hal ini diungkapkan salah seorang warganya, yang mengaku mendapat ancaman dari oknum lurah tersebut.
"Kami akui memang belum bayar PBB, tapi janganlah dipaksakan bahkan sampai ada pengancaman seperti itu, kalau tidak bayar PBB rumah akan dilelang. Inikan namanya penindasan. Apalagi seruan itu muncul dari mulut seorang Lurah", ujar warga Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Johor kepada wartawan, dan namanya minta dirahasiakan.
"Siapa yang tak mau bayar, tapi, sabarlah untuk makan saja saat ini dah syukur, serasa Senin-Kamis. Untung saja kita tidak ngemis dan meminta- minta serta mengkritik soal apa yang sudah dibuat oleh sang Lurah untuk kampung kita ini, dan kemana dana pembangunan untuk kelurahan Sei Mati dibuatnya. Belum lagi dana yang dikucurkan oleh Pemerintahan Jokowi sebesar Rp.1 Miliar untuk setiap kelurahan", bebernya lagi.
Masih dikatakannya, penekanan untuk pembayaran PBB memang merupakan kewajiban kita sebagai warga yang baik.
"Tapi maunya seimbang dengan kewajiban pemerintah membangun kampung kita", harapnya.
"Tapi kan lucu, berpuluh tahun masyarakat menahankan banjir setiap hujan, jangankan kelurahan membantu, batang hidungnya saja tak pernah muncul di saat warga membutuhkannya", kritiknya lagi.
Menurutnya, kalau mau menyadarkan taat bayar PBB harusnya pemerintah senangkan dulu hati rakyat.
"Buat bersih dan nyaman kampung, baru kita sedikit bisa tekan warga untuk bayar PBB. Apa sih susahnya untuk mengatasi banjir, hanya tinggal korek parit dalamkan dan lebarkan sedikit. Beko milik Dinas Pertamanan ada, PU ada, kan tinggal mohon. Tapi yang jelas lurah tidak punya program kerja, Jangankan untuk membayar PBB, uang minyak Beko, serta gaji operator mungkin masyarakat kelurahan Sei Mati mau menyumbang", kata sumber.
Sementara itu, menindak lanjuti keluhan warga, Lurah Sei Mati Fahrurrozi membantah dirinya melakukan pemaksaan terhadap warga.
"Tidak benar, mana ada kewenangan kami menyita. Kami hanya mendampingi orang dinas", kilahnya kemarin siang.
(red)
