targetoperasi.com - Terkait kasus dugaan pemecatan sepihak yang dilakukan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) terhadap beberapa orang Karyawan tampaknya harus berbuntut panjang.
Senin (11/3/2019) Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPP Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH), Disnaker Provsu dan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK). Membahas nasib pekerja yang diberhentikan secara sepihak oleh PT. LNK.
Dalam RDP di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD SU langsung meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di wakili oleh Disnaker Sumut.
"Dalam hal ini Disnaker Sumut selaku hakim atas perselisihan para pihak", ujar Abdul Qodri Marpaung.
Oleh Disnaker Sumut melalui Simon Tobing, SH menuturkan benar bahwa PT. LNK tidak membayar pesangon karyawan yang telah di PHK atas nama Sunardi, Budianto Dalimunthe dan Legianto, adapun alasan PT.LNK memberhentikan ketiga karyawan yang maksud karena melakukan kesalahan berat karena terbukti positif mengkonsumsi Narkoba dan itu laporan dari BNN.
Lalu oleh pemimpin sidang, kembali bertanya apakah yang dilakukan oleh PT. LNK yang bersikukuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan aturan bagi kedua belah pihak yang salinannya diketahui oleh Disnaker, tanya Wakil Ketua Komisi E DPRD SU kepada Kadisnaker Sumut yang mewakili.
Tidak demikian kata Disnaker Sumut, sebab hukum yang rendah tidak boleh menentang hukum yang lebih tinggi, artinya bukan PKB yang paling tinggi tetapi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus di pedomani.
“Dasar PT. LNK memberhentikan karyawan hanya karena ketiga karyawan tersebut tidak mengikuti rehabilitasi dan ini tidak bisa dijadikan acuan, Kesalahan berat pada Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dianulir oleh putusan MK.012 artinya kesalahan berat itu harus ditetapkan oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap", Jelas Tobing.
Lalu pemimpin sidang bertanya kepada Dirut PT. LNK yang mewakili, Dasar apa pihak perusahaan memberhentikan ketiga karyawan tersebut.
Sastra, SH.MKn mengatakan PT. LNK berpegang pada putusan yang telah diambil.
“ Ketiga orang tersebut positif menggunakan Narkoba dan pihak BNN yang menyatakan itu", kata Sastra didampingi Hamzah.
Hal senada juga diungkapkan Hamzah, pemberhentian ketiga karyawan tersebut karena ketiganya telah melanggar Perjanjian Kerjasama Bersama dan ketiganya tidak mau di rehabilitasi.
Pernyataan PT.LNK dibantah melalui interupsi yang dilakukan oleh tim AJH, “Tidak benar demikian. faktanya, karyawan yang di pecat tersebut tidak mengikuti proses rehabilitasi, ada eks karyawan yang kami hadirkan untuk bisa menjelaskan di forum yang terhormat ini.
Lalu oleh pemimpin sidang mempersilahkan eks karyawan untuk menjelaskan.
“Tidak benar yang mulia yang disampaikan oleh PT. LNK, saya menjalani proses Rehabilitasi", bantah Sunardi.
Sementara tim DPP AJH selaku advodkasi karyawan kecewa dan menilai PT.LNK tidak koperatif dengan tidak membalas surat yang dilayangkan oleh DPP Aliansi Jurnalis Hukum terkait permohonan klarifikasi I tertanggal 6 Desember 2018 dan permohonan klarifkasi II tertanggal 17 Desember 2018, terungkap hal ini melalui pembahasan RDP diruangan Komisi E DPRD SU.
Ketika pembahasan Saiman kembali menuai protes keras disampaikan tim AJH, Hanya karena tidak masuk bekerja selama 5 hari berturut turut, dan didalam 5 hari tersebut pihak PT.LNK memberi surat peringatan I, II, dan III sekaligus pemecatan.
Disnaker Sumut memberi pencerahan katanya, Seharusnya dibiarkan terlebih dahulu 5 hari berjalan tidak masuk bekerja baru dibuat panggilan I untuk kembali bekerja, Selanjutnya jika karyawan tidak hadir bekerja maka dibuat panggilan kedua untuk kembali bekerja, Hal ini tidak dilakukan oleh PT.LNK, sehingga pasal 168 tidak memenuhi unsure, karena demikian hak karyawan berupa pesangon wajib dibayar oleh PT LNK. (red)
